Sejumlah warga yang berasal dari Rt 4/Rw 06 Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (26/8/2020).

Mereka mendatangi kantor wakil rakyat tersebut dikarenakan merasa dibohongi manajemen perusahaan PT Sari Guna Prima Tirta atas janji sejumlah bantuan yang sebelumnya akan diberikan bagi masyarakat.

Ketua RW 06 Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Bambang Raharjo disela audiensi bersama anggota DPRD Komisi C Bidang Pembangunan mengatakan perwakilan warga terpaksa mengadu ke dewan.

“Maka hari ini kami mendatangi DPRD tujuannya meminta janji atau kompensasi perusahaan kepada lingkungan seperti penerangan lampu jalan. Kemudian tandon air sejak 2017 silam supaya dipenuhi,” terangnya, disela audiensi di Gedung C Komplek DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (26/8/2020)

Selain pemenuhan tandon air lanjut Bambang, warga juga meminta perusahaan turut menyumbang kas RT/RW setiap bulannya berkisar Rp 1 juta. Rincian uang kompensasi itu sebesar Rp 750 ribu untuk RT dan sisanya Rp 250 ribu untuk kas RW.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Semarang Wisnu Wahyudi menyampaikan dalam audiensi yang berlangsung kurang lebih sekitar 4 jam tersebut disepakati beberapa tuntutan warga.

“Sedangkan tuntutan lain masih berupa uang akumulasi sekitar 3 tahun terhitung sejak 2017 sampai 2020 dengan nominal Rp 30 juta masih dipertimbangkan perusahaan,” katanya

Wisnu menjelaskan, terkait teknis perijinan diakuinya tidak ada masalah yang dipersoalkan warga adalah kompensasi karena belum dipenuhi.

Ia menambahkan, terkait ijin operasional dikeluarkan Pemprov Jateng. Sehingga, atas adanya aduan warga itu DPRD Kabupaten Semarang berharap Pemprov Jateng turut mengawal terlebih adanya dampak ikutannya.

“Jadi soal perijinan ini sebaiknya provinsi ikut mengecek ke lokasi. Baik itu kaitan industri air minum dalam kemasan atau perumahan kondisi di lapangan,” ujarnya

National HR dan GA Manager PT Sari Guna Prima Tirta Yastaka Sabyoga mengungkapkan, beberapa tuntutan warga yang disampaikan melalui audiensi bersama DPRD dinilai imbas adanya miskomunikasi.

Dia menyebutkan, perusahaannya sebelum beroperasi sebatas meneruskan sejumlah ijin dari perusahaan lama yakni PT Gunung Arta Manunggal.

“Jadi ini menurut saya cuma masalah komunikasi. Karena pabrik lama per tahun 2017 kami akuisisi untuk industri air minum kemasan galon dengan merk Cleo,” jelasnya

Semula kata dia, yang dipermasalahkan warga adalah soal perijinan legalitas perusahaan, tetapi dari pemeriksaan dinas terkait diakui juga tidak ada unsur pelanggaran.

Yastaka menuturkan, terkait sejumlah tuntutan pihaknya telah siap memenuhi mulai awal September 2020 seperti tandon air dan penampungan sumber air untuk disalurkan ke lingkungan warga telah disiapkan.

“Itu semua tuntutan kita penuhi mulai awal September 2020, kemudian sisanya soal titik pemasangan tandon masih menunggu warga lingkungan. Kami juga menambah sebesar 15 persen sumber air untuk dimanfaatkan warga,” tandasnya

Pada kesempatan itu turut hadir sejumlah perwakilan instansi terkait seperti Dinas Perijinan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang serta Dinas Lingkungan Hidup.

Leave a Reply